Garut. Beberapahari ini media sosial diramaikan dengan tulisan tentang
"Garut Kota Termahal di Indonesia" yang menyoroti kondisi Garut terutama
dunia pariwisatanya. Menanggapi hal tersebut Bupati Garut Garut, Rudy
Gunawan mengapresiasi kritik tersebut yang merupakan bukti perhatian
pada Garut. Tetapi ada beberapa point yang menurutnya mesti
diklarifilasi atau diluruskan agar tidak terjadi kesalah pahaman.
Terkait pembuatan KTP atau Kartu Keluarga Rudy menegaskan bahwa
pembuatan KTP dan KK sejatinya gratis tanpa biaya. Tetapi berhubung
untuk pencetakan masih terpusat maka bisanya dilakukan secara kolektif
oleh kecamatan dan tidak ada paksaan pembebanan ongkos oleh petugas. Dan
masalah ini sudah diperhatikan sejak lama, karenanya Pemda Garut telah
menggarkan penyediaan alat cetak di tiap-tiap Kecamatan.
"Sebagai
bupati Garut saya mengapresiasi semua pendapat publik yg di rilis di
medsos.. Benarkah KTP di Garut mahal?. Pembuatan KTP melalui kecamatan
tapi pencetakannya masih terpusat di Dukcapil Garut. Karena harus
melalui perekaman di Jakarta. Pengambilan KTP dari
kecamatan-kecamatan.di kolektifkan dan tidak ada paksaan ongkos dari
petugas kecamatan. Tahun depan pencetakan KTP elektronik bisa
dilaksanakan di kecamatan dan tidak mungkin ada oknum disdukcapil yg
mungli KK 500 s.d 100 rb untuk yang miskin tidak mampu,sedang untuk yang
ngerti dan mampu pasti berdebat," terang Bupati yang disampaikan
langsung disela-sela kunjungan kerjanya ke Inggris via whatsapp pada
Garutkab, Sabtu (17/07).
kemudian Bupati juga meluruskan terkait
beberapa point lain yang dikritisi oleh Grup Facebook bernama Indonesia
ID Garut yang kemudian menjadi viral di media sosial ini. Mengenani
tarif masuk gunung Papandayan menurutnya hal tersebut merupakan
kewenangan kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetapi ia berjanji
akan segera meninjau tarif tersebut.
"Gunung Papandayan milik BKSDA
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka membuat kerjasama
dengan swasta, memungut dengan dasar PNBP masuk ke kementrian tidak
masuk ke PAD. Memang kalau 30 ribu harus bayar kemahalan karena tanpa
fasilitas yg memadai, mungkin hanya ada asuransi kecelakaan. untuk itu
kita akan minta peninjauan tarip dan memanggil mitra swastanya," tambah
Bupati.
Sedang terkait proyek-proyek di Garut Bupati menegaskan
sudah 70% melalui lelang terbuka. Dan memang masih banyak pemborong yang
tidak bekerja maksimal tetapi ini sudah menjadi perhatian Bupati bahkan
sering memanggil para pemborong dan ditegaskan dalam setiap acara,
terutama saat apel gabungan yang digelar setiap hari senin pagi. Ini
termasuk dengan ulah sebagian pelaku pariwisata yang suka bermain nakal.
"Soal proyek, sekarang proyek di Garut 70 % lelang. Memang kualitas
hasil pekerjaan lulusnya pas-pasan. Sehingga saya beberapa kali meminta
para pemborong memperhatikan kualitas dan pengawas serta PPK bekerja
maksimal. Proyek jangan dibayar kalau tidak sesuai bestek. Kalau kita
tidak membayar pemborong pasti teria kalau dia ngasih duit ke sana sini.
Biar mereka lapor, karena pelaksanaan proyek ada pendampingan dari
kejaksaan. Nah tentang hotel dan restoran ini memang terjadi. Tahun lalu
saya sudah panggil PHRI, tapi tahun ini terjadi lagi. Tarif naik tapi
tidak bayar lebih ke PAD, kecuali ada beberapa pengusaha yang patuh.
Kita akan sidik dan mempidanakan pengusaha yang menggelapkan pajak
daerah. Karena dari pajak hotel dan restoran kita hanya dapat 12 milyar
per tahun atau 1 milyar perbulan atau 33 juta perhari, itu tiak logis.
Soal gas, ada beberapa daerah yg harganya sampai 30 ribu. Itu akibat
permainan penjual dan banyak masyarakat yg tidak berhak membeli gas
subsidi. Kita perketat pengawasan bersama Polres Garut. Ayo Garut kita
perbaiki bersama," Pungkas Bupati dalam pesannya.
( Sumber : DISKOMINFO KAB. GARUT ).