Bupati Apresiasi Kritik "Garut Kota Termahal di Indonesia"

Garut. Beberapahari ini media sosial diramaikan dengan tulisan tentang "Garut Kota Termahal di Indonesia" yang menyoroti kondisi Garut terutama dunia pariwisatanya. Menanggapi hal tersebut Bupati Garut Garut, Rudy Gunawan mengapresiasi kritik tersebut yang merupakan bukti perhatian pada Garut. Tetapi ada beberapa point yang menurutnya mesti diklarifilasi atau diluruskan agar tidak terjadi kesalah pahaman.
Terkait pembuatan KTP atau Kartu Keluarga Rudy menegaskan bahwa pembuatan KTP dan KK sejatinya gratis tanpa biaya. Tetapi berhubung untuk pencetakan masih terpusat maka bisanya dilakukan secara kolektif oleh kecamatan dan tidak ada paksaan pembebanan ongkos oleh petugas. Dan masalah ini sudah diperhatikan sejak lama, karenanya Pemda Garut telah menggarkan penyediaan alat cetak di tiap-tiap Kecamatan.
"Sebagai bupati Garut saya mengapresiasi semua pendapat publik yg di rilis di medsos.. Benarkah KTP di Garut mahal?. Pembuatan KTP melalui kecamatan tapi pencetakannya masih terpusat di Dukcapil Garut. Karena harus melalui perekaman di Jakarta. Pengambilan KTP dari kecamatan-kecamatan.di kolektifkan dan tidak ada paksaan ongkos dari petugas kecamatan. Tahun depan pencetakan KTP elektronik bisa dilaksanakan di kecamatan dan tidak mungkin ada oknum disdukcapil yg mungli KK 500 s.d 100 rb untuk yang miskin tidak mampu,sedang untuk yang ngerti dan mampu pasti berdebat," terang Bupati yang disampaikan langsung disela-sela kunjungan kerjanya ke Inggris via whatsapp pada Garutkab, Sabtu (17/07).
kemudian Bupati juga meluruskan terkait beberapa point lain yang dikritisi oleh Grup Facebook bernama Indonesia ID Garut yang kemudian menjadi viral di media sosial ini. Mengenani tarif masuk gunung Papandayan menurutnya hal tersebut merupakan kewenangan kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetapi ia berjanji akan segera meninjau tarif tersebut.
"Gunung Papandayan milik BKSDA Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka membuat kerjasama dengan swasta, memungut dengan dasar PNBP masuk ke kementrian tidak masuk ke PAD. Memang kalau 30 ribu harus bayar kemahalan karena tanpa fasilitas yg memadai, mungkin hanya ada asuransi kecelakaan. untuk itu kita akan minta peninjauan tarip dan memanggil mitra swastanya," tambah Bupati.
Sedang terkait proyek-proyek di Garut Bupati menegaskan sudah 70% melalui lelang terbuka. Dan memang masih banyak pemborong yang tidak bekerja maksimal tetapi ini sudah menjadi perhatian Bupati bahkan sering memanggil para pemborong dan ditegaskan dalam setiap acara, terutama saat apel gabungan yang digelar setiap hari senin pagi. Ini termasuk dengan ulah sebagian pelaku pariwisata yang suka bermain nakal.
"Soal proyek, sekarang proyek di Garut 70 % lelang. Memang kualitas hasil pekerjaan lulusnya pas-pasan. Sehingga saya beberapa kali meminta para pemborong memperhatikan kualitas dan pengawas serta PPK bekerja maksimal. Proyek jangan dibayar kalau tidak sesuai bestek. Kalau kita tidak membayar pemborong pasti teria kalau dia ngasih duit ke sana sini. Biar mereka lapor, karena pelaksanaan proyek ada pendampingan dari kejaksaan. Nah tentang hotel dan restoran ini memang terjadi. Tahun lalu saya sudah panggil PHRI, tapi tahun ini terjadi lagi. Tarif naik tapi tidak bayar lebih ke PAD, kecuali ada beberapa pengusaha yang patuh. Kita akan sidik dan mempidanakan pengusaha yang menggelapkan pajak daerah. Karena dari pajak hotel dan restoran kita hanya dapat 12 milyar per tahun atau 1 milyar perbulan atau 33 juta perhari, itu tiak logis. Soal gas, ada beberapa daerah yg harganya sampai 30 ribu. Itu akibat permainan penjual dan banyak masyarakat yg tidak berhak membeli gas subsidi. Kita perketat pengawasan bersama Polres Garut. Ayo Garut kita perbaiki bersama," Pungkas Bupati dalam pesannya.
( Sumber : DISKOMINFO KAB. GARUT ).